Tipe hukum menurut Nonet dan Selznick

Berikut bagan tiga tipe hukum menurut Nonet dan Selznick:

	Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
TUJUAN HUKUM	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
LEGITIMASI	Ketahanan social dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan subtantif
PEARATURAN	Keras dan rinci, namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci; mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
PERTIMBANGAN	Ad hoc; memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikular	Sangat melekat pada otoritas legal, rentan terhadap formalism dan legalisme	Purposif (berorientasi tujuan); perluasan kompetensi kognitif
DISKRESI	Sangat luas, opportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tapi sesuai dengan tujuan
PAKSAAN	Ekstensif, dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternative, seperti insentif, system kewajiban yang mampu bertahan
MORALITAS	Moralitas komunal; moralisme hukum “moralitas pembatasan”	Moralitas kelembagaan, dipenuhi dengan intregitas proses hukum	Moralitas sipil “moralitas kerja sama”
POLITIK	Hukum Subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum independen dari politik pemisahan kekuasaan	Terintregasinya aspirasi hukum dan politik (keberpaduan kekuasaan)
HARAPAN AKAN KETAATAN	Tanpa syarat; ketidaktaatan dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek subtantif, dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
PARTISIPASI	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidak setiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan intregasi advokasi hukum dan sosial

MORALITAS	Moralitas komunal; moralisme hukum “moralitas pembatasan”	Moralitas kelembagaan, dipenuhi dengan intregitas proses hukum	Moralitas sipil “moralitas kerja sama”
POLITIK	Hukum Subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum independen dari politik pemisahan kekuasaan	Terintregasinya aspirasi hukum dan politik (keberpaduan kekuasaan)
HARAPAN AKAN KETAATAN	Tanpa syarat; ketidaktaatan dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek subtantif, dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
PARTISIPASI	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidak setiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan intregasi advokasi hukum dan sosial